MATA KHATULISTIWA.ID I PONTIANAK – Dalam rangka memperingati Bulan Lahir Pancasila, Anggota MPR RI Fraksi Partai NasDem, H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H., menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pilar Kebangsaan yang dilaksanakan di Cafe 5 CM, Pontianak. Minggu 7 Juni 2026.
Acara yang mengangkat tema “Refleksi Hari Lahir Pancasila” dihadiri oleh Dekan FISIP Untan, Dr. Herlan, S.Sos., M.Si.
Acara dipadati oleh audiens dari kalangan OKP Aktivis mahasiswa Kalimantan Barat dan akademisi ini berlangsung interaktif dengan adanya sesi tanya jawab yang begitu kritis.
Dalam kesempatan tersebut, salah satu peserta dari perwakilan OKP PMII menyampaikan aspirasi mengenai pentingnya kepastian pemaknaan dasar negara. “Sebenarnya apa tafsir final dari Pancasila itu sendiri?
Sehingga ke depannya tidak ada lagi satu sisi menyalahkan atas dasar Pancasila, dan satu sisi yang lain menyalahkan kembali atas dasar Pancasila itu sendiri,” ujar perwakilan dari PKC PMII Kalbar dalam sesi dialog itu.
Selain itu perwakilan dari HMI juga memberikan pertanyaan kritis tentang keprihatinannya yang mendalam terhadap ketimpangan pembangunan yang masih dirasakan oleh masyarakat Papua.
Meski diakui bahwa tanah Papua merupakan salah satu wilayah yang kaya raya akan sumber daya alam dan menjadi objek vital pembangunan nasional di Indonesia, realitas di lapangan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keadilan ekonomi bagi warganya.
Menanggapi pertanyaan tersebut serta menyoroti isu-isu nasional, Syarif Abdullah Alkadrie memberikan pandangannya mengenai pembangunan di berbagai daerah, termasuk Papua.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen kuat untuk menyejahterakan masyarakat Papua.
Terkait program cetak sawah di Papua yang sempat mendapat sorotan negatif, Syarif mengajak masyarakat untuk melihat kebijakan tersebut secara mendalam dan objektif.
Menurutnya, niat baik pemerintah adalah untuk mengoptimalkan lahan-lahan produktif demi menjadikan Papua sebagai salah satu basis pertanian yang kuat.
Selain isu pertanian, legislator asal Kalimantan Barat ini juga menyoroti tata kelola komoditas ekspor strategis nasional, seperti bauksit.
Menjawab kekhawatiran peserta mengenai dampak ekonomi yang dinilai belum menyentuh masyarakat bawah secara langsung, Syarif menjelaskan bahwa pemerintah kini tengah menerapkan kebijakan ekspor satu pintu.
“Kebijakan ini diambil agar ekspor dapat dikontrol dengan baik berapa jumlah yang diekspor dan berapa pendapatan yang harus masuk ke kas negara. Ini semua merupakan tujuan baik dari pemerintah dalam rangka memperbaiki tata kelola kita,” tegas Syarif Abdullah.
Melalui agenda sosialisasi ini, diharapkan nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam kebijakan negara yang transparan serta dipahami secara utuh oleh generasi muda demi kemajuan bangsa.
Penulis : Hamka
Editor : Anam
Sumber Berita : Mata khatulistiwa.id
