MATA KHATULISTIWA.ID I JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie, meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk melakukan evaluasi total terhadap sejumlah infrastruktur pembangunan pelabuhan di sejumlah daerah.
Hal ini disampaikannya karena banyak pelabuhan besar yang telah selesai dibangun namun hingga kini belum beroperasi secara maksimal atau bahkan mangkrak.
Dalam rapat kerja bersama Menteri Perhubungan, Syarief menyoroti beberapa poin krusial terkait infrastruktur transportasi laut di ruang Rapat Komisi komisi V DPR RI, kamis 4 Juni 2026.
Syarief mengungkapkan bahwa dirinya terus-menerus menerima keluhan dari masyarakat melalui pesan singkat (WhatsApp) terkait Pelabuhan Teluk Batang yang sudah memakan anggaran selama 3 hingga 4 tahun namun belum juga selesai dan belum bisa digunakan.
Ia mendesak agar pembangunan yang sudah berjalan ini diselesaikan terlebih dahulu agar tidak menjadi proyek mangkrak.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan belum beroperasinya Pelabuhan Patimban secara optimal padahal sudah dibangun dengan skala yang cukup besar sebagai pelabuhan peti kemas.
Syarief menyebut adanya perencanaan yang kurang matang, seperti kedalaman pelabuhan yang hanya 6 meter, serta kapasitas riil pelabuhan yang dinilai jauh di bawah target perencanaan awal.
Ia juga mencontohkan Pelabuhan Kijing internasional di Kalbar yang sangat strategis karena lokasinya dekat dengan jalur pelayaran internasional.
Namun, pelabuhan tersebut belum berjalan maksimal. Salah satu kendala teknis yang dilaporkan adalah jarak selisih antara dermaga dengan kapal yang dinilai terlalu jauh.
Politisi dari Partai NasDem ini menyayangkan besarnya anggaran negara yang sudah dikucurkan untuk membangun pelabuhan-pelabuhan besar tersebut jika akhirnya tidak difungsikan.
Ia menegaskan, jika pelabuhan-pelabuhan ini bisa dievaluasi dan dioperasikan dengan baik, hal tersebut dipastikan akan membawa dampak ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat dan daerah.
Selain itu Syarief Abdullah Alkadrie, mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera mengambil langkah nyata terkait normalisasi alur pelayaran di Kalimantan Barat, khususnya pengerukan di kawasan Muara Jungkat.
Syarief menyampaikan bahwa pengerukan alur sepanjang satu kilometer tersebut sudah sangat mendesak.
Berdasarkan hasil diskusinya dengan pelaku usaha angkutan logistik, kondisi pendangkalan saat ini sangat menghambat efisiensi transportasi laut.
“Setiap kapal yang masuk ke sana pasti harus menghitung ketinggian air. Tentu ini membawa dampak terhadap terhambatnya masuknya kapal-kapal logistik tersebut,” ujar Syarief Abdullah.
Selain menghambat arus logistik, legislator asal Kalimantan Barat ini menekankan bahwa Muara Jungkat memiliki fungsi vital yang multifungsi.
Jika sedimentasi yang tinggi dibiarkan tanpa penanganan, hal tersebut berpotensi memicu bencana banjir besar di wilayah hulu hingga hilir akibat tersumbatnya aliran air.
Syarief juga meminta agar kendala regulasi tidak menjadi alasan untuk menunda.
Di sisi lain, Syarief juga menyampaikan apresiasinya kepada Kemenhub atas kelancaran keberangkatan jemaah haji tahun ini yang dinilai minim kendala perihal keterlambatan penerbangan.
Ia berharap komitmen serupa juga terjaga hingga proses kepulangan jemaah ke tanah air nanti.
Penulis : Hamka
Editor : Anam
Sumber Berita : Mata khatulistiwa.id
