Cekcok Soal Ketimpangan Pembangunan di Pontianak Utara, Anggota DPRD Asal Pontura Tantang Edi Bahasan Buka-Bukaan Data Soal Prioritas Anggaran Pemkot Pontianak - Mata Khatulistiwa

Cekcok Soal Ketimpangan Pembangunan di Pontianak Utara, Anggota DPRD Asal Pontura Tantang Edi Bahasan Buka-Bukaan Data Soal Prioritas Anggaran Pemkot Pontianak

Kamis, 26 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto dari kiri Haji Syamsudin dan Anwar Musaddad Anggota DPRD Kota Pontianak Dapil Pontianak Utara VS Edi Kamtono Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak Dari Kanan. Pontianak, Kamis, (26/05/2025).

Foto dari kiri Haji Syamsudin dan Anwar Musaddad Anggota DPRD Kota Pontianak Dapil Pontianak Utara VS Edi Kamtono Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak Dari Kanan. Pontianak, Kamis, (26/05/2025).

PONTIANAK. Perseteruan saling tepis pernyataan di media pemberitaan antar Kepala Daerah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak Vs Anggota DPRD Kota Pontianak Dari Daerah Pemilihan Kecamatan Pontianak Utara Kian Memanas.

Aksi saling serang pernyataan di media tersebut bermula dari kritik anggota DPRD Kota Pontianak Fraksi PKB yang menyorot soal timpangnya anggaran prioritas pembangunan antar kecamatan yang dialokasikan Pemerintah Daerah Kota Pontianak.

Andi sapaan akrab anggota DPRD Kota Pontianak Fraksi PKB dari Daerah Pemilihan Kecamatan Pontianak Utara (Pontura) yang menyampaikan kritik tersebut mengatakan agar pemerintah tak tebang pilih atau menganaktirikan pembangunan antar kecamatan yang ada di Kota Pontianak.

Hal itu ia sampaikan saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi PKB terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pontianak Tahun 2024, dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Aula Kantor DPRD Kota Pontianak. Selasa, (24/05/2025).

Dalam Rapat tersebut Andi Anggota DPRD Fraksi PKB Daerah pemilihan Pontianak Utara (Dapil Pontura) tersebut menyinggung soal timpangnya pembangunan antar kecamatan-kecamatan di Kota Pontianak. Ia berkata sekedar mengingatkan Pemerintah Kota Pontianak untuk tak tebang pilih atau menganaktirikan sejumlah kecamatan dalam mengalokasikan anggaran pembangunan daerah di Kota Pontianak.

“Sebagai Anggota DPRD Kota Pontianak, sesuai dengan Tupoksi yang di amankan undang-undang, Anggota Dewan berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah, maka dalam penyampaian pandangan umum saya ingatkan agar tidak ada kecamatan yang dianaktirikan Pemkot dalam mengalokasikan anggaran pembangunan daerah di Kota Pontianak”. Ungkap Andi Anggota DPRD Kota Pontianak Fraksi PKB saat ditanya Jurnalis Matakhatulistiwa.id. Rabu, (26/05/2025).

Baca juga:  Syarief Abdullah Bersama BPPW Kalbar Tinjau Rencana Pemugaran Masjid Tertua di Tanjung Saleh

Berang mendengar kritik tersebut, Bahasan Wakil Wali Kota Pontianak merespon kritik dengan menepis pernyataan yang disampaikan Andi. Melansir pernyataan Bahasan yang dimuat berbagai media pemberitaan, ia mengatakan kritik yang mengatakan Pemkot menganaktirikan alokasi anggaran pembangunan di kecamatan Pontianak Utara itu tidak benar.

Dalam pernyataan yang disampaikan Bahasan, ia mengatakan justru Pemerintah Kota Pontianak selama ini telah memberikan perhatian lebih terhadap alokasi anggaran pembangunan di wilayah Kecamatan Pontianak Utara.

Bahkan ia mengatakan dalam beberapa tahun terakhir Pontianak Utara menjadi kecamatan yang memperoleh anggaran yang cukup besar dibandingkan dengan lima kecamatan lain di Kota Pontianak.

“Kalau dibilang Pontianak Utara dianaktirikan itu tidak benar, justru beberapa tahun belakangan ini Kecamatan Pontianak Utara mendapatkan porsi yang cukup besar dibandingkan kecamatan-kecamatan yang lain di Kota Pontianak”. Ungkap Bahasan. Selasa, (24/05/2025).

Senada dengan pernyataan yang disampaikan Wakil Wali Kota Pontianak tersebut, Edi Kamtono Wali Kota Pontianak mendukung pernyataan wakilnya itu, Edi menegaskan bahwa tak ada kecamatan yang dianaktirikan Pemerintah Kota Pontianak dalam menentukan prioritas alokasi anggaran pembangunan antar kecamatan di Kota Pontianak.

Hal itu disampaikan saat ia menyampaikan Jawaban Wali Kota Pontianak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pontianak Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Aula Kantor DPRD Kota Pontianak. Rabu, (25/05/2025).

Baca juga:  Syarief Abdullah Hadiri Halal Bihalal Partai Golkar Kalimantan Barat.

“Tak ada istilah anak tiri dalam pembangunan Pontianak, 29 persen anggaran pembangunan untuk Pontianak Utara dan sejumlah proyek strategis seperti penataan jalan nasional di Jalan Gusti Situt Mahmud – Jalan Khatulistiwa dan pembangunan sekolah rakyat sedang dipersiapkan di Pontianak Utara”. Ungkap Edi Kamtono Wali Kota Pontianak di Akun Instagram Pemkot Pontianak. Rabu, (25/05/2025).

Tak cukup sampai disitu, Pernyataan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak tersebut juga direspon Haji Syamsudin Anggota DPRD Kota Pontianak Fraksi Partai Golkar.

Sonhaji sapaan akrab Anggota DPRD Kota Pontianak Fraksi Partai Golkar dari Dapil Pontianak Utara itu mendukung kritik yang disampaikan Andi kolega sesama anggota DPRD dari Dapil Pontianak Utara.

Ia meminta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak untuk membuktikan pernyataan yang mengatakan Pemkot telah memprioritaskan alokasi anggaran pembangunan tertinggi untuk Kecamatan Pontianak Utara beberapa tahun trakhir dibandingkan kecamatan-kecamatan yang lain.

“Kalau pernyataan itu betul silahkan tunjukan, tahun berapa, berapa jumlahnya dan untuk sektor apa anggaran pembangunan yang digelontorkan di Pontianak Utara”. Ungkapnya

Sonhaji sapaan akrab anggota DPRD Fraksi Golkar dari Dapil Pontianak Utara itu berkata masyarakat Pontianak Utara sudah pintar, ia meminta Pemkot untuk tidak membodohi publik dan masyarakat Pontianak Utara.

“Jangan membodohi publik, masyarakat Pontianak Utara sudah pintar, kami siap buka-bukaan bila diperlukan”. Tegas Sonhaji Kepada Matakhatulistiwa.id. Kamis, (26/05/2025).

Baca juga:  Syarief Abdullah Alkadrie Tekankan Pentingnya Infrastruktur Sebagai Peran Vital Pertumbuhan Ekonomi.

Cekcok saling tepis pernyataan di media pemberitaan antar walikota dan wakil Walikota VS Anggota DPRD Kota Pontianak dari Daerah Pemilihan Pontianak Utara tersebut terus berlanjut dan jadi isu yang di sorot publik di Kota Pontianak.

Anwar Musaddad alias Andi Anggota DPRD Kota Pontianak Fraksi PKB yang menyampaikan kritik tersebut mengatakan bahwa Kecamatan Pontianak Utara tak boleh dipandang sebelah mata.

Melalui pesan WhatsApp, ia mengatakan alasan menyampaikan kritik terhadap Pemkot tersebut murni untuk kemaslahatan masyarakat di daerah pemilihannya tersebut.

Menurut Anggota DPRD Kota Pontianak dari Fraksi PKB Dapil Pontianak Utara itu berkata pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin tinggi di Pontianak Utara dibandingkan dengan prioritas anggaran pembangunan yang di alokasikan Pemerintah Kota tak sesuai dengan kondisi wilayah dan laju pembangunan yang ada di Kecamatan Pontianak Utara.

“Mari coba kita banding perbedaan pembangunan antar kecamatan di Pontianak Utara dengan kecamatan lain di Kota Pontianak. Penduduk di Pontianak Utara saat ini semakin meningkat, hal itu terbukti dari jumlah penduduk yang mencapai kurang 104 ribu lebih menjadikan Kecamatan Pontianak Utara sebagai kecamatan dengan penduduk tertinggi nomor dua di Kota Pontianak setelah kecamatan Pontianak Barat, tapi boleh kita lihat anggaran prioritas yang di alokasikan Pemerintah Kota untuk wilayah ini, jauh dari kata prioritas”. Tutup Anwar Musaddad Anggota DPRD Fraksi PKB melalui pesan WhatsApp saat dihubungi Jurnalis Matakhatulistiwa.id. Kamis, (26/05/2025).

Penulis : Robyanto

Sumber Berita : Wawancara

Berita Terkait

Linda Purnama Terpilih Secara Aklamasi Nahkodai DPP Perempuan Melayu Kalbar 2026-2031
Refleksi 24 Tahun Majelis Perempuan Melayu Kalbar: Pererat Silaturahmi Melalui Mubes dan Milad di Pendopo Gubernur
Ketua Fraksi PAN DPRD Kalbar Desak Pemerintah Pusat Perbaiki Skema Dana Bagi Hasil (DBH)
Syarief Abdullah Salurkan 103 Unit Bantuan BSPS di Mempawah, Masyarakat Tersenyum Ucapkan Terimakasih.
Syarief Abdullah Alkadrie Ajak Kader PMII Kalbar Jadi Penyeimbang di Era Disrupsi Informasi.
Rajut Harmonisasi Sosial, Syarief Abdullah Silaturahmi Bersama Kesultanan Pontianak dan Forkopimda.
Perkuat Sinergi Infrastruktur, Syarief Abdullah Alkadrie Gelar Reses Bersama Empat Balai PUPR dan SNVT Pelaksana Prasarana Startegis di Kalbar.
Respon Cepat Syarief Abdullah, Rektor UNU Kalbar Sampaiakn Aspirasi Pendidikan, Pastikan 100 Kuota Beasiswa Tersalurkan Tanpa Potongan.

Berita Terkait

Kamis, 14 Mei 2026 - 23:55

Linda Purnama Terpilih Secara Aklamasi Nahkodai DPP Perempuan Melayu Kalbar 2026-2031

Kamis, 14 Mei 2026 - 09:42

Refleksi 24 Tahun Majelis Perempuan Melayu Kalbar: Pererat Silaturahmi Melalui Mubes dan Milad di Pendopo Gubernur

Selasa, 12 Mei 2026 - 21:31

Ketua Fraksi PAN DPRD Kalbar Desak Pemerintah Pusat Perbaiki Skema Dana Bagi Hasil (DBH)

Sabtu, 9 Mei 2026 - 11:41

Syarief Abdullah Salurkan 103 Unit Bantuan BSPS di Mempawah, Masyarakat Tersenyum Ucapkan Terimakasih.

Kamis, 7 Mei 2026 - 13:13

Rajut Harmonisasi Sosial, Syarief Abdullah Silaturahmi Bersama Kesultanan Pontianak dan Forkopimda.

Kamis, 7 Mei 2026 - 12:40

Perkuat Sinergi Infrastruktur, Syarief Abdullah Alkadrie Gelar Reses Bersama Empat Balai PUPR dan SNVT Pelaksana Prasarana Startegis di Kalbar.

Senin, 4 Mei 2026 - 15:17

Respon Cepat Syarief Abdullah, Rektor UNU Kalbar Sampaiakn Aspirasi Pendidikan, Pastikan 100 Kuota Beasiswa Tersalurkan Tanpa Potongan.

Senin, 4 Mei 2026 - 12:12

Hadir di Sosialisasi BSPS Kubu Raya, Syarief Abdullah Ingatkan: Jangan Ada Pungli Sekecil Apapun.

Berita Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x