Matakhatulistiwa.id | Melawi – Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Melawi, Muhamad Desi Asiska, mengikuti Rapat Koordinasi Pelaksanaan Proyek SBSN Tahun Anggaran 2026 yang digelar oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah RI melalui Zoom Meeting pada Kamis, (11/12), pukul 15.00 WIB. Rapat nasional ini menghimpun seluruh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Kabupaten/Kota pengelola proyek SBSN di Indonesia.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat undangan resmi Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal yang memerinci agenda tunggal, yaitu konsolidasi pelaksanaan proyek SBSN 2026, khususnya proyek revitalisasi, pengembangan asrama haji, hingga pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT).
Dalam forum koordinasi ini, Muhamad Desi Asiska hadir sebagai peserta untuk memastikan kesiapan Kabupaten Melawi dalam menyongsong pelaksanaan proyek SBSN PLHUT 2026. Kehadirannya menegaskan komitmen Kemenhaj Melawi untuk mengikuti setiap perkembangan kebijakan dan regulasi teknis yang disampaikan pemerintah pusat.
“Rapat koordinasi ini sangat penting karena menyangkut kesiapan daerah dalam melaksanakan proyek strategis yang pendanaannya bersumber dari SBSN. Kami harus memahami setiap detail agar pelaksanaannya di Melawi dapat berjalan tepat waktu dan tepat mutu,” ujar Muhamad Desi Asiska.
Rapat ini menghadirkan paparan teknis mengenai alokasi anggaran, timeline proyek, serta evaluasi pelaksanaan SBSN tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, peserta juga memperoleh penjelasan terkait penguatan proses pengadaan, mitigasi risiko, dan tata kelola pelaksanaan proyek yang harus dipenuhi oleh setiap satuan kerja.
Menurut Muhamad Desi Asiska, proyek PLHUT 2026 di Kabupaten Melawi memiliki dampak yang sangat signifikan bagi pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa pembangunan fasilitas layanan haji dan umrah terpadu akan menghadirkan kemudahan administrasi dan layanan yang lebih representatif bagi masyarakat.
“PLHUT bukan hanya bangunan fisik, tetapi peningkatan kualitas layanan haji dan umrah secara menyeluruh. Masyarakat harus merasakan manfaat nyata dari proyek ini, mulai dari akses layanan yang lebih cepat hingga fasilitas yang lebih layak,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa partisipasinya dalam rapat tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi internal dengan tim teknis di Melawi, baik dalam aspek perencanaan maupun persiapan awal sebelum proses penganggaran dijalankan.
Rapat koordinasi ini ditutup dengan penyampaian poin-poin strategis yang wajib menjadi perhatian setiap daerah, termasuk kewajiban pelaporan, kesiapan dokumen pendukung, serta kepatuhan terhadap standar tata kelola proyek SBSN. Kemenhaj Melawi memastikan akan menindaklanjuti seluruh arahan pusat serta melakukan konsolidasi internal dalam waktu dekat.
