MATA KHATULISTIWA.ID I JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie, memberikan tanggapan terkait evaluasi program kerja tahun anggaran 2026 dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pekerjaan Umum (PUPR). di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Selasa 2 Juni 2026.
Dalam paparannya, Syarief menyatakan dapat memahami adanya beberapa program kegiatan yang terkena dampak efisiensi anggaran, namun ia menegaskan agar implementasinya tetap dilakukan secara selektif.
Komisi V DPR RI berharap agar Kementerian Pekerjaan Umum dapat menyusun skala prioritas yang ketat terhadap program-program yang terdampak efisiensi tersebut.
“Kami berharap program-program yang terkena efisiensi ini dapat dilaksanakan secara skala prioritas. Sehingga program-program yang betul-betul harus diselesaikan, saya kira itu perlu untuk menjadi prioritas,” ujar Syarief Abdullah dalam rapat tersebut.
Selain menyoroti efisiensi, Syarief Abdullah juga memberikan apresiasi terhadap program-program KemenPUPR yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.
Program berbasis padat karya dan pembangunan infrastruktur desa dinilai sangat membantu mendongkrak perekonomian warga.
Meski demikian, mengingat adanya pemotongan atau efisiensi anggaran, DPR RI meminta agar Menteri PUPR tetap memberikan perhatian khusus pada keberlanjuan program desa ini agar roda pembangunan di tingkat bawah tidak terhambat.
Pembangunan infrastruktur di pedesaan dianggap vital karena dampaknya yang langsung dirasakan oleh masyarakat luas.
Selain itu Syarief Abdullah Alkadrie, meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk meningkatkan porsi dan melakukan pemerataan pada program Instruksi Jalan Daerah (IJD).
Menurut Syarief, program IJD saat ini menjadi satu-satunya solusi konkret untuk mengatasi permasalahan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun kabupaten.
Ia menilai banyak daerah yang mengalami kendala serius dalam membenahi infrastruktur akibat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kami berharap IJD ini lebih besar porsinya. Selain itu, program ini betul-betul menjadi prioritas yang berkaitan dengan hal-hal yang sangat strategis,” ujar Syarief Abdullah.
Dalam uraiannya, Syarief juga menyoroti adanya ketimpangan distribusi program.
Ia mengungkapkan adanya keluhan dari sejumlah kabupaten atau daerah yang hingga kini belum mendapatkan alokasi dari program IJD tersebut.
“Di daerah saya saja masih ada beberapa kabupaten yang mengeluh tidak pernah mendapatkan program IJD. Padahal, APBD mereka mungkin sudah terpotong hingga sekian ratus miliar,” tambahnya.
Syarief mendesak agar ke depannya Kementerian PU dapat menyusun program IJD secara lebih terarah, merata, dan benar-benar berbasis pada skala kebutuhan riil masyarakat di daerah.
Penulis : Hamka
Editor : Anam
Sumber Berita : Mata khatulistiwa.id
