Pemerintah Siapkan Tambahan Transfer ke Daerah Rp10,65 Triliun untuk Mendukung Pemulihan Bencana.

Jumat, 20 Februari 2026 - 14:00 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi menyetujui penambahan alokasi dana transfer ke daerah (TKD) senilai Rp10,65 triliun yang ditujukan bagi tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kebijakan ini diambil guna mendukung keuangan pemerintah daerah, khususnya wilayah terdampak bencana dan daerah yang mengalami penurunan transfer. 

Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, memetakan sedikitnya 47 daerah terdampak bencana yang nominal TKD-nya lebih rendah ketimbang tahun lalu. Selain itu, terdapat 20 daerah tidak terkena bencana yang juga mengalami penurunan TKD sehingga alokasinya perlu direvisi. “Tambahan alokasi TKD disetujui sebesar Rp10,65 triliun. Jadi bukan angka Rp7 atau Rp8 triliun tapi kita ambil yang maksimal, sesuai dengan usulan dari Menteri Dalam Negeri,” terang Purbaya.

Baca juga:  Peran Pasar Digital dalam Memperluas Jangkauan Produk UMKM

Menkeu menegaskan bahwa penambahan alokasi dana ini merupakan bantuan penyelesaian kewajiban pemerintah pusat kepada daerah. Komponen tambahan tersebut meliputi penyelesaian kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH), penambahan DBH dan Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Otonomi Khusus bagi Aceh. Pengumuman ini disampaikan Purbaya dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera di Ruang Pustaka Loka, Gedung Nusantara IV (Rabu, 18/2/2026).

Hingga 17 Februari 2026, total TKD yang telah disalurkan kepada tiga provinsi tersebut yakni mencapai Rp13 triliun. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 30% secara year-on-year dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp10,78 triliun.

Mengacu pada laporan kondisi keuangan daerah, Purbaya juga menegaskan bahwa posisi kapasitas fiskal di ketiga provinsi tersebut masih berada dalam level aman dengan total akumulasi mencapai Rp9,9 triliun per Januari 2026. Rinciannya meliputi Aceh sebesar Rp3,5 triliun, Sumatera Utara Rp4,5 triliun, dan Sumatera Barat sebesar Rp1,8 triliun. Data ini mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal daerah sebenarnya cukup memadai untuk menopang operasional awal sebelum dana tambahan cair.

Baca juga:  Pentingnya Etika Berwisata untuk Menjaga Kelestarian Destinasi

Secara teknis, mekanisme penyaluran tambahan TKD ini akan dilakukan melalui revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang saat ini tengah dalam proses pergeseran anggaran. Pencairan dijadwalkan mulai minggu depan atau paling lambat 28 Februari 2026, dengan skema bertahap selama tiga bulan yakni 40% pada Februari 2026 (estimasi Rp4,2 triliun) dan diikuti masing-masing 30% pada bulan Maret dan April 2026.

Menutup arahannya, Purbaya menekankan prioritas penggunaan dana tambahan ini ditujukan untuk pemenuhan belanja pokok, penanggulangan dampak bencana, serta kebutuhan mendesak lainnya yang berkaitan langsung dengan pemulihan ekonomi masyarakat setempat.

“Untuk TKD sudah clear peruntukan dan timeline-nya. Jadi harusnya seminggu sampai dua minggu ini pemerintah daerah sudah mulai dapat menggunakan uang tersebut untuk mendorong ekonomi, karena setiap awal bulan kita kirimi sesuai jadwal tanpa syarat salur yang berlebihan untuk TKD,” tutup Purbaya.

Baca juga:  Peluang Pengembangan Produk Makanan Khas Daerah untuk Pasar yang Lebih Luas
Follow WhatsApp Channel matakhatulistiwa.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Perkembangan Isu Lingkungan dan Konservasi Hutan di Indonesia serta Dampaknya bagi Kalimantan
Perkembangan Kebijakan Pemerintah Pusat di Bidang Pendidikan dan Dampaknya bagi Daerah
Pentingnya Transportasi Umum yang Terjangkau bagi Masyarakat Daerah
Faktor yang Memengaruhi Keselamatan Transportasi di Jalan Raya: Perspektif Jalan Khatulistiwa
Peluang Pengembangan Peternakan Terpadu di Kawasan Pedesaan
Peran Penyuluh Pertanian dalam Meningkatkan Pengetahuan Petani
Tantangan Perkebunan Rakyat dalam Menghadapi Perubahan Harga Pasar
Dampak Perubahan Harga Komoditas Perkebunan terhadap Pendapatan Petani
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments

Berita Terkait

Sabtu, 7 November 2026 - 14:56 WIB

Perkembangan Isu Lingkungan dan Konservasi Hutan di Indonesia serta Dampaknya bagi Kalimantan

Sabtu, 7 November 2026 - 04:54 WIB

Pentingnya Transportasi Umum yang Terjangkau bagi Masyarakat Daerah

Sabtu, 7 November 2026 - 03:56 WIB

Faktor yang Memengaruhi Keselamatan Transportasi di Jalan Raya: Perspektif Jalan Khatulistiwa

Sabtu, 7 November 2026 - 02:54 WIB

Peluang Pengembangan Peternakan Terpadu di Kawasan Pedesaan

Sabtu, 7 November 2026 - 01:54 WIB

Peran Penyuluh Pertanian dalam Meningkatkan Pengetahuan Petani

Berita Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x