Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, keberadaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sering dipahami sekadar sebagai “wakil rakyat” di tingkat lokal. Padahal, keduanya memiliki tugas, kewenangan, dan ruang kerja yang berbeda. Perbedaan ini penting diketahui agar masyarakat tidak salah menilai kinerja wakil rakyat serta tahu ke mana aspirasi harus disampaikan.
Secara umum, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sama-sama menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun, lingkupnya tidak identik. DPRD Provinsi bekerja pada skala provinsi, sedangkan DPRD Kabupaten/Kota bekerja pada skala kabupaten atau kota. Keduanya juga bukan hubungan atasan-bawahan.
Bagi pembaca Mata Khatulistiwa.id, khususnya masyarakat Kalimantan Barat, pemahaman ini menjadi bekal penting untuk mengikuti dinamika politik lokal, pembahasan APBD, hingga pengawasan program pembangunan di daerah.
Fungsi Utama DPRD: Sama, tetapi Tidak Identik
Merujuk pada prinsip pemerintahan daerah, DPRD memiliki tiga fungsi utama yang melekat. Pertama, fungsi legislasi untuk membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Kedua, fungsi anggaran untuk membahas dan menyetujui APBD bersama kepala daerah. Ketiga, fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, APBD, serta kebijakan pemerintah daerah.
Yang membedakan adalah objek dan cakupan dari ketiga fungsi tersebut. DPRD Provinsi membentuk Peraturan Daerah Provinsi dan menyetujui APBD Provinsi. Sementara DPRD Kabupaten/Kota membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan menyetujui APBD Kabupaten/Kota.
Dengan kata lain, strukturnya mirip, tetapi “alamat” kebijakannya berbeda. Inilah yang membuat tugas DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak bisa disamakan begitu saja.
Tugas dan Kewenangan DPRD Provinsi
DPRD Provinsi adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Di Kalimantan Barat, misalnya, DPRD Provinsi Kalimantan Barat bermitra dengan Gubernur dan perangkat daerah provinsi. Tugas utamanya mencakup:
- Membentuk Peraturan Daerah Provinsi bersama Gubernur, termasuk perda yang berlaku di seluruh kabupaten/kota dalam provinsi.
- Membahas dan menyetujui APBD Provinsi, termasuk belanja daerah, pendapatan, dan pembiayaan pada skala provinsi.
- Mengawasi pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD Provinsi serta kebijakan Pemerintah Provinsi.
- Mengawasi kinerja Gubernur dan perangkat daerah provinsi sesuai mekanisme yang diatur hukum.
- Menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di wilayah provinsi melalui reses, rapat dengar pendapat, dan kunjungan kerja.
- Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Karena cakupannya provinsi, program yang diawasi DPRD Provinsi biasanya bersifat strategis dan lintas kabupaten/kota. Contohnya jalan provinsi, layanan pendidikan menengah, fasilitas kesehatan rujukan provinsi, hingga koordinasi pembangunan antarkabupaten/kota.
Tugas dan Kewenangan DPRD Kabupaten/Kota
DPRD Kabupaten/Kota berkedudukan di wilayah kabupaten atau kota dan bermitra dengan Bupati atau Wali Kota. Tugasnya mirip, tetapi ruang lingkupnya lebih dekat dengan pelayanan publik sehari-hari. Kewenangannya antara lain:
- Membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati atau Wali Kota.
- Membahas dan menyetujui APBD Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan dan prioritas daerah setempat.
- Mengawasi pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan APBD Kabupaten/Kota.
- Mengawasi kinerja Bupati/Wali Kota dan perangkat daerah kabupaten/kota.
- Menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing anggota.
- Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
DPRD Kabupaten/Kota lebih sering bersinggungan dengan persoalan langsung warga, seperti infrastruktur lingkungan, izin usaha mikro, pelayanan puskesmas, sekolah dasar dan menengah pertama, kebersihan, pasar, serta tata ruang kabupaten/kota.
Bukan Hubungan Atasan-Bawahan
Perlu ditegaskan, DPRD Provinsi bukan atasan DPRD Kabupaten/Kota. Keduanya merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang menjalankan fungsi berdasarkan undang-undang. Hubungan di antara keduanya lebih bersifat koordinatif dalam kerangka pemerintahan daerah.
DPRD Provinsi tidak mengawasi DPRD Kabupaten/Kota. Pengawasan terhadap pemerintahan kabupaten/kota dilakukan oleh DPRD setempat, sementara Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki peran tertentu dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Karena itu, jika ada persoalan di tingkat kabupaten/kota, saluran formalnya adalah DPRD Kabupaten/Kota. Adapun persoalan yang bersifat provinsi atau lintas kabupaten/kota dapat disampaikan kepada DPRD Provinsi sesuai kewenangannya.
Perbedaan Praktis yang Perlu Diketahui Masyarakat
Secara ringkas, perbedaan tugas DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat dilihat dari beberapa sisi berikut:
- Lingkup wilayah: DPRD Provinsi mencakup seluruh provinsi; DPRD Kabupaten/Kota hanya mencakup kabupaten atau kota.
- Mitra kerja: DPRD Provinsi bermitra dengan Gubernur dan OPD provinsi; DPRD Kabupaten/Kota bermitra dengan Bupati/Wali Kota dan OPD kabupaten/kota.
- Produk hukum: DPRD Provinsi menghasilkan Perda Provinsi; DPRD Kabupaten/Kota menghasilkan Perda Kabupaten/Kota.
- Anggaran: DPRD Provinsi membahas APBD Provinsi; DPRD Kabupaten/Kota membahas APBD Kabupaten/Kota.
- Skala kebijakan: provinsi lebih strategis dan lintas daerah; kabupaten/kota lebih dekat pada pelayanan dasar dan kebutuhan lokal.
Meski berbeda, keduanya memiliki alat kelengkapan serupa, seperti pimpinan, komisi, badan musyawarah, badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah, dan badan kehormatan. Perbedaan utamanya tetap pada cakupan kewenangan dan konstituen yang diwakili.
Mengapa Perbedaan Ini Penting bagi Masyarakat?
Memahami perbedaan ini membantu masyarakat menyampaikan aspirasi secara tepat. Aspirasi tentang jalan provinsi, layanan rujukan provinsi, atau kebijakan lintas
