Dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan tidak berhenti di Jakarta. Kewenangan dilimpahkan ke daerah melalui otonomi luas, dengan provinsi dan kabupaten/kota sebagai dua lapis yang harus berjalan seiring. Namun, bagaimana sebenarnya pola hubungan kerja antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten?
Bagi pembaca Mata Khatulistiwa, memahami relasi ini penting bukan hanya soal teori pemerintahan. Sebab, hampir semua urusan yang menyentuh kehidupan sehari-hari warga Kalimantan Barat — dari jalan provinsi yang menghubungkan kabupaten, layanan kesehatan rujukan, hingga penanganan banjir lintas daerah — lahir dari koordinasi dua lapis pemerintahan tersebut.
Dasar Hukum dan Kedudukan Masing-masing
Hubungan kerja antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berpijak pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi ini menempatkan provinsi bukan sebagai “atasan” kabupaten/kota, melainkan sebagai daerah otonom yang sekaligus menjalankan tugas sebagai wakil pemerintah pusat di wilayahnya.
Perbedaan utama terletak pada skala kewenangan:
- Pemerintah kabupaten/kota menangani urusan yang bersifat lokal, seperti pendidikan dasar dan menengah pertama, kesehatan dasar, jalan kabupaten, tata ruang kabupaten, serta pelayanan administrasi kependudukan.
- Pemerintah provinsi menangani urusan yang bersifat lintas kabupaten/kota, seperti jalan provinsi, pengelolaan sumber daya air lintas daerah, pendidikan menengah atas, serta koordinasi perencanaan wilayah.
Selain itu, provinsi memiliki fungsi tambahan yang khas: pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota. Fungsi ini diatur lebih teknis dalam PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Bentuk-Bentuk Hubungan Kerja yang Berjalan Sehari-hari
Dalam praktik, hubungan kerja kedua lapis pemerintahan itu terwujud dalam beberapa bentuk berikut.
1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Setiap tahun, pemerintah kabupaten/kota menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen itu dibawa ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi untuk disinkronkan dengan prioritas provinsi dan nasional.
Di forum inilah usulan jalan penghubung antarkabupaten, irigasi lintas daerah, atau proyek air bersih dibahas bersama. Tanpa koordinasi yang rapi, bisa terjadi duplikasi anggaran atau sebaliknya, sebuah kebutuhan strategis justru tidak terdanai karena dianggap “urusan daerah lain”.
2. Pembinaan dan Pengawasan
Gubernur melakukan pengawasan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kabupaten/kota, termasuk Raperda APBD dan pajak daerah. Jika ditemukan pertentangan dengan peraturan lebih tinggi atau kepentingan umum, gubernur dapat meminta perbaikan sebelum Perda ditetapkan.
Pengawasan juga mencakup evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembinaan aparatur, hingga fasilitasi penyelesaian persoalan antardaerah. Peran ini penting agar otonomi tidak berubah menjadi “kerajaan kecil” yang lepas dari rambu-rambu hukum.
3. Hubungan Keuangan
Relasi fiskal antara provinsi dan kabupaten/kota berjalan melalui transfer pusat seperti Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus, serta melalui bantuan keuangan dari APBD provinsi ke kabupaten/kota.
Bantuan ini biasanya diarahkan pada program strategis yang menjadi prioritas provinsi, misalnya penanganan stunting, infrastruktur perbatasan, atau rehabilitasi pascabencana. Skema ini menuntut transparansi dan pelaporan yang tertib dari kedua pihak.
4. Pelayanan Publik dan Penanganan Bencana
Ketika banjir besar melanda beberapa kabupaten sekaligus, atau kabut asap melintasi batas wilayah, respons tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Provinsi berperan sebagai simpul koordinasi, termasuk mengerahkan sumber daya dari dinas provinsi dan meminta dukungan pemerintah pusat.
Hal serupa berlaku pada layanan rujukan rumah sakit, penanganan penyakit menular, dan pengelolaan daerah aliran sungai yang melintasi banyak kabupaten.
5. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa
Apabila terjadi perselisihan antarkabupaten/kota — misalnya soal batas wilayah atau pengelolaan sumber daya — gubernur dapat memfasilitasi penyelesaiannya. Jika tidak tuntas, persoalan dibawa ke pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri.
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Peran ganda gubernur kerap menjadi sumber salah paham. Di satu sisi, gubernur adalah kepala daerah otonom yang dipilih rakyat. Di sisi lain, gubernur menjalankan tugas dekonsentrasi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
Konsekuensinya, gubernur tidak dapat memperlakukan bupati dan wali kota sebagai bawahan dalam arti struktural. Hubungan yang dibangun bersifat koordinatif, fasilitatif, dan pengawasan — bukan komando. Bupati tetap bertanggung jawab kepada DPRD kabupaten, sementara gubernur bertanggung jawab kepada DPRD provinsi.
Karena itu, forum-forum seperti rapat koordinasi, Forkopimda, dan asosiasi pemerintah daerah menjadi saluran penting untuk menyamakan langkah.
Tantangan di Kalimantan Barat
Dengan 12 kabupaten dan 2 kota yang tersebar di wilayah sangat luas, koordinasi di Kalimantan Barat punya tantangan tersendiri. Beberapa persoalan yang kerap muncul antara lain:
- Ego sektoral dan ego daerah yang membuat program provinsi dan kabupaten berjalan tanpa saling menguatkan.
- Kapasitas aparatur yang tidak merata, sehingga kualitas perencanaan dan pelaporan antardaerah berbeda jauh.
- Keterbatasan infrastruktur konektivitas, yang membuat koordinasi tatap muka menuntut biaya dan waktu lebih besar.
- Perbedaan data antarinstansi, yang menyulitkan pengambilan keputusan bersama.
Di sisi lain, semangat kolaborasi lintas daerah di Kalbar terus tumbuh. Sejumlah forum koordinasi, kerja sama antardaerah untuk pengelolaan kawasan, hingga program pembangunan berbasis kewilayahan menjadi modal berharga untuk memperkuat sinergi.
Kesimpulan
Hubungan kerja antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten bukan relasi atasan-bawahan, melainkan kemitraan dalam kerangka negara kesatuan yang bertumpu pada koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan sinergi anggaran. Provinsi berperan sebagai penyambung kepentingan lokal dengan kebijakan nasional, sementara kabupaten/kota menjadi ujung tombak pelayanan kepada warga.
Ketika koordinasi berjalan baik, dampaknya terasa langsung: jalan antarkabupaten lebih cepat diperbaiki, penanganan bencana lebih sigap, dan anggaran tidak terbuang sia-sia. Sebaliknya, ketika komunikasi terputus, yang menanggung akibatnya adalah masyarakat di desa dan kota.
Karena itu, Mata Khatulistiwa mengajak pembaca untuk terus mengawal isu ini. Sampaikan informasi, usulan, atau temuan di sekitar Anda — apakah ada program provinsi dan kabupaten yang tumpang tindih, atau justru layanan yang belum tersentuh? Kirimkan laporan Anda ke redaksi Mata Khatulistiwa agar menjadi bagian dari pengawasan publik yang membangun. Bersama, kita pastikan pemerintahan di bumi Khatulistiwa bekerja untuk rakyat.
