MATA KHATULISTIWA.ID I PONTIANAK – Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Barat 1, H. Syarief Abdullah Alkadrie, S.H., M.H., melakukan kunjungan reses di Kantor Balai Wilayah Sungai Kalimantan (BWSK) I Pontianak pada Kamis, 7 Mei 2026.
Pertemuan ini menjadi ajang koordinasi strategis antara Komisi V DPR RI dengan mitra kerja di bawah Kementerian PUPR, yakni BWSK I, BPJN, BPPW (Cipta Karya), BP3KP dan SNVT Pelaksana Prasarana Startegis Kalimantan Barat .
Kunjungan ini difokuskan untuk mengawal keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat serta memastikan program-program aspirasi masyarakat terealisasi tepat sasaran di tengah tantangan fiskal negara.
Pengawalan Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dalam paparannya, Balai SDA menyampaikan sejumlah progres pembangunan, termasuk efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan.
Salah satu sorotan utama adalah pembangunan penguatan tebing di Kabupaten Kubu Raya yang menjadi aspirasi Syarief Abdullah.
Menanggapi adanya kegiatan yang terhambat akibat efisiensi anggaran, Syarief Abdullah menegaskan mendorong percepatan realisasi sesuai pagu yang ada.
“Saya minta kegiatan P3AI irigasi dikontrol ketat. Tolong diawasi pelaksanaan dan pengerjaannya agar hasilnya maksimal,” tegas politisi Partai NasDem tersebut.
Ia juga menaruh perhatian besar pada program ABSAH (Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan) yang dinilai sangat relevan dengan kondisi geografis Kalbar.
Ketua Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalbar turut memaparkan sejumlah agenda prioritas, di antaranya Usulan tambahan anggaran untuk Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun 2026.
Pembangunan jembatan gantung di beberapa titik. Pembangunan strategis seperti penahan banjir di Sungai Pinyu, rekonstruksi jalan di Mempawah, serta rehabilitasi jembatan gantung di Sungai Segak, Landak, dan Kubu Raya Simpang Kanan.
BPJN juga mengusulkan tambahan ruas jalan di Kabupaten Kubu Raya, Kayong Utara, dan Ketapang. Terkait hal ini, Syarief menyatakan komitmennya untuk terus mendorong pusat, meski tetap realistis terhadap kondisi fiskal negara.
Di sektor Cipta Karya, pembahasan mencakup penataan Makam Kubu yang telah masuk dalam situs pemantauan. Syarief juga meminta agar program Padat Karya seperti PISEW dikawal lebih ketat.
Ia menekankan pentingnya pembangunan fasilitas sanitasi (WC) yang lebih banyak melalui program padat karya guna membantu masyarakat secara langsung.
Sementara itu, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP3KP) melaporkan bahwa sebanyak 2.477 unit bantuan bedah rumah hasil aspirasi Syarief Abdullah telah terverifikasi dan tersebar di berbagai kabupaten/kota di Kalbar.
Masyarakat menyampaikan apresiasi mendalam atas bantuan pemerintah yang nyata dirasakan manfaatnya ini.
Menutup pertemuan, Syarief Abdullah menyampaikan terima kasih atas kerja keras seluruh balai.
Ia menjelaskan bahwa rapat ini krusial sebagai dasar pembahasan anggaran tahun 2027 mendatang.
“Kita harus bersinergi antara pemikiran daerah di mana para kepala daerah telah mengirimkan data kondisi infrastruktur mereka dengan kemampuan fiskal kita. Tujuannya agar pembangunan ke depan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan mendasar masyarakat Kalimantan Barat,” pungkasnya.
Penulis : Hamka
Editor : Reza
Sumber Berita: Mata khatulistiwa.id
