Di banyak sudut Kalimantan Barat, perempuan adalah pihak pertama yang bangun ketika air sungai mulai naik, yang menghitung berapa kilogram beras tersisa di dapur, dan yang tahu anak siapa yang belum pernah datang ke posyandu. Pengetahuan itu bukan sekadar catatan harian rumah tangga — ia adalah data sosial yang seharusnya ikut dibaca ketika sebuah komunitas menentukan arah pembangunannya.
Namun, dalam banyak musyawarah, suara perempuan masih datang paling akhir dan paling pelan. Padahal, keputusan di tingkat komunitas — mulai dari alokasi dana desa, pembangunan jalan tani, hingga penanganan kekerasan dalam rumah tangga — selalu punya dampak yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Artikel ini mengupas mengapa keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan bukan sekadar soal keadilan, tetapi soal kualitas kebijakan itu sendiri.
Mengapa Suara Perempuan Menentukan Kualitas Keputusan Komunitas
Keputusan yang baik lahir dari informasi yang lengkap. Ketika hanya satu kelompok yang duduk di meja perundingan, maka yang terlihat hanya separuh persoalan. Dalam konteks komunitas, perempuan biasanya memegang informasi tentang gizi keluarga, akses air bersih, kesehatan ibu dan anak, hingga pola pengeluaran rumah tangga yang paling kecil sekalipun.
Tanpa kehadiran perempuan, program bantuan bisa salah sasaran. Contoh sederhananya: bantuan pembangunan sumur yang ditempatkan di lokasi strategis menurut peta, tetapi jauh dari dapur warga. Atau pelatihan ekonomi yang dijadwalkan sore hari — saat perempuan justru harus mengurus anak dan menyiapkan makan malam. Keputusan seperti ini bukan gagal karena niatnya buruk, tetapi karena perspektif yang hadir di ruang rapat terlalu sempit.
Selain itu, ada dampak berantai yang sering luput diperhitungkan. Ketika perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan, prioritas anggaran cenderung bergeser ke isu-isu yang berdampak jangka panjang: pendidikan anak, sanitasi, penurunan stunting, dan penguatan usaha mikro keluarga. Ini bukan klaim normatif semata, melainkan pola yang berulang di banyak komunitas.
Wajah Perempuan dalam Ruang Keputusan di Tingkat Akar Rumput
Di Kalimantan Barat, ruang keputusan perempuan sebenarnya sudah ada — hanya saja belum selalu diakui sebagai bagian dari proses formal. Beberapa di antaranya:
- Musyawarah desa dan rembuk warga. Forum penentu prioritas pembangunan. Di sinilah kehadiran perempuan perlu dipastikan, bukan sekadar diundang secara formalitas.
- Posyandu dan kader kesehatan. Kader posyandu adalah jaringan data paling akurat di tingkat RT tentang kondisi ibu dan anak. Mereka sering menjadi rujukan pertama ketika ada kasus gizi buruk atau kehamilan berisiko.
- Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kelompok dasawisma. Menjadi kanal awal bagi perempuan untuk belajar berorganisasi, mengelola anggaran kecil, hingga menyusun usulan program.
- Lembaga adat dan tokoh perempuan komunitas. Dalam masyarakat Dayak dan Melayu di Kalimantan Barat, tokoh perempuan kerap menjadi penengah konflik keluarga dan penjaga pengetahuan lokal — peran yang sangat strategis tetapi jarang terdokumentasi dalam kebijakan formal.
- Kelompok usaha bersama dan BUMDes. Pengelolaan unit usaha desa membuka ruang bagi perempuan untuk masuk ke ranah ekonomi sekaligus pengambilan keputusan keuangan.
Yang perlu digarisbawahi: kehadiran belum tentu berarti keterlibatan. Duduk di kursi rapat tetapi tidak pernah berbicara, atau berbicara tetapi tidak dicatat dalam notulen, adalah bentuk partisipasi semu. Partisipasi bermakna menuntut suara yang didengar dan dipertimbangkan.
Tantangan yang Masih Menghadang
Meski kesadaran semakin tumbuh, sejumlah hambatan struktural masih nyata di lapangan. Hambatan ini bersifat berlapis — budaya, ekonomi, hingga teknis.
- Norma sosial yang membatasi. Anggapan bahwa urusan publik adalah ranah laki-laki masih kuat di sebagian komunitas, sehingga perempuan yang aktif kerap menghadapi stigma.
- Beban kerja domestik ganda. Perempuan menanggung pekerjaan rumah tangga sekaligus mencari nafkah. Waktu untuk rapat malam atau pertemuan berjam-jam menjadi barang mewah.
- Keterbatasan akses informasi dan teknologi. Di wilayah pedalaman, jaringan internet lemah. Undangan rapat yang disebar lewat grup pesan instan bisa tidak sampai kepada perempuan yang tidak memegang ponsel.
- Rendahnya rasa percaya diri dan kapasitas teknis. Banyak perempuan enggan berbicara di forum besar karena merasa pengetahuannya tentang istilah teknis anggaran atau perencanaan masih kurang.
- Tidak adanya dukungan pengasuhan anak. Pertemuan tanpa fasilitas penitipan anak otomatis menyingkirkan ibu dengan bayi.
Strategi Mendorong Partisipasi yang Bermakna
Mengubah situasi ini tidak memerlukan langkah besar yang rumit. Yang dibutuhkan adalah kemauan untuk menyesuaikan cara kerja dengan kenyataan hidup warga, khususnya perempuan.
- Jemput bola, bukan menunggu. Pendataan usulan dilakukan dari rumah ke rumah, agar perempuan yang tidak bisa hadir di forum tetap bisa menyampaikan aspirasi.
- Atur waktu dan tempat yang ramah. Pertemuan siang hari, lokasi dekat, dan tersedianya ruang bermain anak meningkatkan kehadiran perempuan secara signifikan.
- Bangun kapasitas sejak dulu. Pelatihan literasi anggaran, public speaking, dan pemahaman regulasi desa bagi perempuan muda dan kader posyandu.
- Pastikan keterwakilan dalam struktur. Dorong perempuan masuk ke kepengurusan BUMDes, tim penyusun rencana pembangunan desa, dan badan permusyawaratan desa.
- Dokumentasikan dan apresiasi. Catat usulan perempuan dalam notulen resmi. Ketika usulan itu terwujud, sampaikan kepada publik siapa pengusulnya.
Dari Suara Menjadi Kebijakan yang Berpihak
Perubahan paling nyata terasa ketika usulan perempuan berubah menjadi keputusan resmi. Sebuah lampu penerangan di gang sempit, misalnya, mungkin tampak kecil dalam dokumen anggaran. Namun bagi perempuan yang harus berjalan pulang selepas salat magrib atau setelah berjualan di pasar, lampu itu adalah soal rasa aman.
Begitu pula dengan penyediaan air bersih di dekat permukiman, ruang laktasi di puskesmas pembantu, atau pelatihan keterampilan bagi perempuan kepala keluarga. Semua itu adalah hasil dari pergeseran cara pandang: pembangunan tidak lagi dilihat sebagai proyek fisik, tetapi sebagai upaya memperbaiki kehidupan nyata warga.
Peran perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat komunitas, pada akhirnya, bukan tentang mendahulukan satu kelompok di atas yang lain. Ini tentang memastikan meja perundingan benar-benar mewakili seluruh warga yang akan terdampak oleh keputusannya.
Kesimpulan
Perempuan bukan pelengkap dalam musyawarah komunitas. Mereka adalah pemegang pengetahuan paling detail tentang denyut kehidupan warga — tentang gizi, air, kesehatan, dan ekonomi rumahan. Ketika suara mereka diabaikan, keputusan yang diambil cenderung timpang, dan program pembangunan berisiko tidak tepat sasaran.
Kabar baiknya, jalan untuk memperbaikinya terbuka lebar. Mulai dari memastikan perempuan diundang dan hadir, menyesuaikan waktu rapat agar ramah pengasuhan anak, hingga mendorong mereka duduk di posisi pengambil keputusan yang sesungguhnya.
Bagi Anda yang aktif di komunitas, organisasi perempuan, atau pemerintahan desa di Kalimantan Barat — saatnya membuka ruang itu lebih lebar. Sampaikan gagasan, tulis usulan, dan pastikan suara perempuan masuk ke dalam notulen rapat, bukan hanya menjadi percakapan di dapur. Ikuti terus liputan Mata Khatulistiwa tentang isu kesetaraan dan pembangunan komunitas di bumi khatulistiwa, dan kirimkan cerita dari daerah Anda kepada redaksi kami untuk bersama-sama menjadi bagian dari perubahan.
