MATA KHATULISTIWA.ID I PONTIANAK – Ketua Fraksi PAN DPRD Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar, menyampaikan urgensi perbaikan skema Dana Bagi Hasil (DBH) dalam rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam keterangannya, Zulfydar menekankan bahwa pembagian DBH saat ini dinilai tidak adil bagi daerah penghasil seperti Kalimantan Barat, hal tersebut di ungkapkan politisi PAN itu di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Selasa 12 Mei 2026.
Zulfydar mengungkapkan beberapa poin penting terkait tuntutan tersebut, Fraksi PAN menilai skema pembagian dana bagi hasil dari pemerintah pusat belum proporsional dengan kontribusi yang diberikan Kalimantan Barat.
Kurangnya DBH berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur dan masalah sosial di Kalimantan Barat, seperti banyaknya jalan provinsi yang rusak (tercatat sekitar 300 KM) serta potensi konflik sosial terkait lahan perkebunan.
Beliau berharap pemerintah pusat dapat memahami kondisi di lapangan dan memberikan porsi DBH yang lebih besar bagi daerah penghasil.
Menunggu optimalisasi proyek strategis seperti Pelabuhan Kijing atau pembangunan Tol Pontianak-Kijing dinilai memakan waktu terlalu lama untuk mengatasi kebutuhan mendesak saat ini.
Pernyataan ini juga telah disampaikan langsung kepada Pemerintah Provinsi Kalbar yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat sebagai bagian dari rekomendasi strategis DPRD untuk kemajuan daerah.
Penulis : Hamka
Editor : Anam
Sumber Berita : Mata khatulistiwa.id
