Jakarta, Mata Khatulistiwa- Anggota Komisi V DPR RI dari dapil Kalimantan Barat I H. Syarief Abdullah Al Kadrie menyoroti keberlanjutan program rumah tidak layak huni bagi warga miskin. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PKP, pada hari Senin 19 Mei 2025 di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Kompleks Parlemen- Senayan Jakarta Pusat.
“Fokus kita seharusnya bagaimana meningkatkan rumah- rumah yang tidak layak. Yang masih banyak dihuni oleh masyarakat kita. Sebenarnya program seperti BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) trend positif nya banyak juga. Banyak masyarakat yang nangis karena terharu mendapatkan bantuan rumah gratis secara swadaya” Ujar Syarief.
Lebih lanjut Syarief memberikan apresiasi atas semangat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terhadap peta jalan menuju pembangunan dan renovasi 3 juta rumah. Namun target Menteri PKP hendaknya dibarengi dengan ketersediaan anggaran yang ada.
“Sebenarnya saya ingin mengetahui kemampuan dari pemerintah atas target tersebut, serta gambaran dukungan dari pihak luar. Biar kita memiliki gambaran (realistis)” Tambahnya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyebutkan bahwa ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian PKP dalam penyusunan peta jalan sektor perumahan.
Pertama, memberikan arah stratehi dan tahapan pelaksanaan yang terukur untuk mencapai target pembangunan 3 Juta Rumah secara efektif dan tepat sasaran.
Kedua, mewujudkan keterpaduan kebijakan dan program lintas sektor dalam penyediaan perumahan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dan yang Ketiga, menjadi acuan bersama seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, program dan anggaran guna mendukung percepatan pembangunan perumahan.
