Matakhatulistiwa.id I SAMARINDA – Sebuah diskusi publik bertajuk “Pengelolaan BUMN di Era Ekonomi Baru” yang diselenggarakan di Universitas Mulawarman (Unmul) mendadak riuh.
Rieke diah pitaloka menyoroti kontradiksi antara kekayaan sumber daya alam (SDA) di Kalimantan Timur dengan kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya di sektor pendidikan dan infrastruktur energi.
Dalam keterangannya, Politisi PDI Perjuangan tersebut menekankan bahwa dengan adanya sekitar 41 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di Kalimantan Timur—mulai dari sektor minyak hingga batu bara—seharusnya memberikan dampak signifikan bagi putra-putri daerah.
“Seandainya ekosistem BUMN-nya benar, maka menurut keyakinan konstitusional saya, seluruh mahasiswa yang ada di Kalimantan Timur harusnya gratis sekolahnya,” ujarnya yang disambut tepuk tangan meriah dari ratusan mahasiswa yang hadir dalam Diskusi di Universitas Mulawarman, Selasa 10 Februari 2026.
Sorotan pada PLN dan IKN
Tak hanya soal pendidikan, diskusi tersebut juga menguliti persoalan klasik di Kalimantan Timur, yaitu kendala kelistrikan.
Meski kaya akan batu bara sebagai bahan baku utama pembangkit listrik, kenyataannya pemadaman listrik masih sering terjadi di wilayah tersebut.
Persoalan ini semakin tajam ketika Rieke membandingkannya dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia mengkritik penggunaan dana BUMN, khususnya PLN, yang mencapai angka triliunan rupiah untuk menyokong infrastruktur kelistrikan di IKN.
“Uang PLN itu adalah uang rakyat, bukan uang penggagas IKN. Bagaimana cara mengembalikan uang perusahaan itu?” kritiknya.
Diskusi ini diharapkan menjadi pemantik bagi pemerintah dan pengelola BUMN untuk mengevaluasi kembali distribusi kesejahteraan di wilayah Kalimantan Timur, agar jargon “daerah kaya” tidak sekadar menjadi ironi di tengah masyarakatnya sendiri.
